GERAH juga Partai Demokrat menunggu sinyal dari Partai Golkar, untuk menyandingkan kembali Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Jusuf Kalla. Lewat salah satu ketuanya, Anas Urbaningrum, Demokrat merasa tidak masalah jika JK tidak mau lagi ‘bersanding’ mendampingi SBY.

PASTI ada yang salah dalam komunikasi politik di negeri ini. Lihat saja. Terlalu banyak rumor politik, yang awalnya terkesan bombastis, tetapi ternyata jauh dari kebenaran. Dan namanya isu, beritanya lebih kental unsur intriknya, dan sudah pasti sukar dipertanggungjawabkan.

Selama berinteraksi dengan pembaca
pastilah ada khilaf

MUDIK sejatinya, tidak sekedar bermakna keinginan kuat melepaskan kerinduan setelah setahun, atau bahkan bertahun-tahun berpisah dari keluarga besar. Mudik bukan semata kegiatan rutin untuk menengok kampung halaman, usai merantau ke negeri harapan.

PARA penikmat ketelanjangan atas nama seni, dan budaya, bersiap-siaplah berangkat ke Denpasar, Bali. Di 'Pulau Dewata' itu, aktivis Komponen Rakyat Bali (KRB), berjanji menggelar pesta telanjang, yang dikemas dalam karya seni instalasi, jika DPR mensahkan RUU Pornografi.

SEPERTI sudah diduga, Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) tidak mengalami kesulitan berarti untuk menggenggam persetujuan Komisi III DPR, menjadi Kapolri. Senin (22/9) malam, komisi hukum dewan ini secara aklamasi menyetujui satu-satunya calon yang diajukan Presiden tersebut, untuk menggantikan Jenderal Sutanto, yang memasuki masa pensiun.

LUAR biasa semangat juang Agus Condro Prayitno. Anggota Komisi II DPR memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (22/9). Ia diundang memberikan klarifikasi atas laporannya soal dana Rp 500 juta, yang diterimanya sebagai imbalan atas terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004.

PENGAKUAN Wakil Presiden Jusuf Kalla soal kebingungan pemerintah mengelola anggaran pendidikan 2009 sebesar  Rp 224 triliun, pada tataran tertentu bisa memunculkan berbagai tafsir tak mengenakkan. Tetapi, semoga saja itu bukan isyarat pemerintah kembali akan menangguhkan amanat konstitusi yang memerintahkan alokasi 20 persen dari APBN untuk bidang pendidikan.