
(Jakarta)- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan pihaknya hanya akan menyelesaikan sengketa hasil perhitungan pemilu saja. Bagi Pihak yang mengajukan gugatan, hasil perhitungannya haruslah bersifat signifikan.

(Jakarta)- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menegaskan pihaknya hanya akan menyelesaikan sengketa hasil perhitungan pemilu saja. Bagi Pihak yang mengajukan gugatan, hasil perhitungannya haruslah bersifat signifikan.
(Jakarta) - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini akan menggelar Pertemuan Koordinasi antara seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu. Yaitu KPU, Bawaslu, dan Pimpinan DPP 38 Partai Politik peserta Pemilu 2009.
(Jakarta) - Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar sidang Pengujian UU nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perkara 22/PUU-VI/2008 pemohon Mohammad Sholeh calon anggota DPRD Jatim 2009-2014. Perkara 24/PUU-VI/2008, pemohon Sutjipto dan Septi Notariana, calon anggota DPR serta Jose Dima Satria calon pemilih.

(Jakarta) – Ahli komunikasi Politik Effendi Gazali berseloroh, tidak akan memilih calon independen. Pasalnya, dia mengaku sangat cinta dengan partai politik. Kecuali jika Jimly Asshidiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi maju sebagai calon presiden melalui jalur perseorangan tersebut.

(Jakarta) – Ahli Filsafat Politik Rocky Gerung menilai Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, jelas mendeskriminasikan hak – hak warga negara yang bukan anggota politik.

(Jakarta) - Calon Independen Fadjroel Rahman menilai UU pemilu hanya menutup hak konstitusional calon independen dalam pemilu Presiden dan wakil presiden. Hal itu bertentangan dengan hak konstitusional warga negara dalam bidang politik.

(Jakarta) - Pihak pemerintah dalam uji materi UU nomor 23 tahun 2003 di Mahkamah Konstitusi mengimbau kepada pemohon I, yaitu Fadjroel Rahman, jika merasa tidak puas dengan kinerja partai politik peserta pemilu sebaiknya membuat parpol sendiri.

(Jakarta) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan uji material UU pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan. Sidang dimohonkan oleh Bupati Banjar Martapura, Kalimantan Selatan H.G Khairul Saleh.

(Jakarta)- Makelar kasus (markus) yang ada di Mahkamah Agung diduga telah menurunkan integritas Mahkamah Agung (MA) sebagai institusi hukum. Untuk itu makelar kasus harus dibersihkan dari MA.