(Jakarta)- Pendeklarasian Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Capres merupakan hak politik dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Namun jika, Sultan ingin maju melalui Golkar, harus bersabar hingga perolehan suara partai berlambang beringin itu dalam pemilu legislatif diketahui.
“Itu hak politiknya Sri Sultan dan haknya dia mendapatkan dukungan sebagai warga negara biasa,” ujar Ketua DPR Agung Laksono kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10)
Agung menjelaskan jika Sultan ingin menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politiknya, harus mengikuti mekanisme prosedur yang ditentukan oleh partai bernomor urut 23 ini.
“Partai Golkar akan melakukan survei terhadap calon-calon tersebut dan hasil survei tersebut akan digodok sesudah pemilu legislatif. Supaya tidak merusak konsentrasi jajaran partai dalam pemenangan pemilu,” jelas Wakil Ketua Umum DPP Golkar ini.
Agung menambahkan wacana yang menguat di Partai Golkar beberapa waktu lalu memang masih didominasi oleh pasangan SBY-JK dan itu masih menjadi isu utama. “Tetapi setelah rapimnas kemarin mencuat nama Sri Sutan dari 10 nama capres yang disusulkan di daerah,” ungkapnya.
Senada dengan Agung, Ketua Fraksi Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan pihaknya baru akan membicarakan masalah ini setelah pemilu legislatif. “Karena sultan merupakan tokoh Partai Golkar. Namun Golkar ada opsi untuk meneruskan duet SBY-JK. Tetapi juga ada kemungkinan Partai Golkar akan usung sendiri duet JK dan Sultan. Kemungkinan selain itu ada opsi lain, yaitu koalisi Golkar dengan partai Islam atau Golkar dengan PDIP,” papar anggota Komisi II DPR ini. (Taupik/Nurseffi/IOT-02).