(Jakarta) – Partai Demokrat mendukung upaya pemerintah mengkaji opsi-opsi kemungkinan penurunan harga BBM bersubsidi. Diharapkan hal itu dapat meringankan biaya energi dan mendorong gairah dunia usaha dalam kondisi suku bunga yang cenderung meningkat dan gejolak nilai tukar.
“Tetapi, perlu benar dicermati penurunan harga BBM bersubsidi apabila berdampak pada peningkatan subsidi, jangan sampai mengganggu ruang gerak pemerintah membiayai program-program pro rakyat yang bersifat langsung membantu daya beli,” ujar Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat Darwin Saleh kepada indonesiaontime.com, di Jakarta, Kamis (30/10).
Menurut Darwin, jika harga BBM diturunkan pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak hal. Bukan hanya dampak netto penurunan harga minyak pada APBN dan subsidi. "Harus dijaga agar sifat alokasi APBN kita semakin pro kebutuhan dasar rakyat duafa sebanyak 19.1 rumah tangga (BLT, Jamkesmas, Raskin), 39 juta sisa (BOS), 20 jutaan petani gurem (subsidi pupuk/benih),” jelas Darwin
Pada kesempatan yang sama, Darwin juga mengingatkan subsidi BBM mengandung ketidakadilan anggaran. ”Karena 75 persen dari subsidi BBM dinikmati 30 persen warga berpendapatan teratas di Indonesia.”
Untuk itu, Darwin menegaskan penurunan harga BBM bersubsidi dapat saja dilakukan sejauh dampak nettonya baik bagi rakyat banyak, mendorong kegairahan dunia usaha menciptakan lapangan kerja, tidak mengganggu ketersediaan dana untuk program pro rakyat tidak mendorong inefisiensi dalam penggunaan energi. (Nurseffi/IOT-02).