(Jakarta) – Mahkamah Agung (MA) harus segera menambah jumlah hakim ad hoc tipikor dan ruangan persidangan di Pengadilan Tipikor yang hingga saat ini masih terbatas.
Yudikatif
DPD akan Lakukan Eksaminasi Kaji Ulang MK
(Jakarta) - Meski perseteruan politik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida telah mereda, tetapi keduanya belum sempat berbincang. Kalangan DPD akan melakukan eksaminasi, menguji secara akademik materi MK, agar ada kepastian bagi pencari keadilan konstitusional.
Hak Angket BBM DPR Tidak akan Kandas Kendati Dipimpin Golkar atau Demokrat
(Jakarta) - Hak angket DPR terkait kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tidak akan kandas meskipun ketua pansusnya berasal dari fraksi Golkar atau Demokrat. Berkembang isu, Golkar dan Demokrat, partai pemerintah mengincar kursi ketua untuk membatalkan penggunaan hak angket DPR tersebut.
ICW Desak KPK Ambilalih Kasus BLBI
(Jakarta) - Ketua Dewan Etik Indonesia Corruption Watch (ICW) Bambang Wijayanto mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambilalih kasus BLBI. ICW menilai kasus BLBI gagal ditangani kepolisian dan kejaksaan. Namun, keraguan muncul apakah KPK berwenang atau tidak menangani kasus yang terjadi sebelum terbentuknya UU 31/1999.
Ketua MK Dinilai Tidak Paham 'Contempt of Court'
(Jakarta) – Contempt of court (pelecehan terhadap pengadilan) merupakan wacana yang muncul, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida. Naik pitamnya Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Jimly Asshidiqie dinilai karena tidak memahami contempt of court.
La Ode Ida Sayangkan Hilangnya Kenegarawanan Ketua MK
(Jakarta) – Sikap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie dalam judicial review UU Pemilu 10 tahun 2008 menunjukkan degradasi kenegarawanannya berada pada titik sangat krusial.
Ketua DPD Pertanyakan Kenapa Hakim MK Tidak Diproses Komisi Yudisial
(Jakarta) – Dalam seminar nasional yang akan diselenggarakan DPD dan Lembaga Kajian Konstitusi dalam rangka amandemen UUD 1945, juga akan mengkaji bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK).
Syamsul Maarif akan Siapkan 100 Peti Mati bagi Koruptor
(Jakarta) - Kalau terpilih sebagai hakim agung, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syamsul Maarif, akan menyiapkan 100 peti mati bagi koruptor di Indonesia. Syamsul salah satu calon hakim agung yang menjalani tes wawancara Komisi Yudicial.
Bagir Manan Mengaku Tidak Memiliki Rekening Biaya Perkara
(Magelang) - Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan memastikan tidak memiliki rekening biaya perkara. Beredarnya isu Bagir Manan memiliki rekening itu, jelas merupakan kesalahan besar. Ia mempersilahkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan penyelidikan masalah biaya perkara di MA tersebut.