DENGAN modal ijazah SMP, Syamsul Arief Rivai melamar menjadi pegawai pada kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Ia diterima dan diangkat pada strata pegawai paling rendah, Pegawai Harian Sementara, dengan gaji Rp 1.500 sebulan. Itu terjadi tahun 1968.
Terhitung mulai 1 Mei 2005, H. Syamsul Arief Rivai Bulu Daeng Siga diangkat menjabat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bangda) Departemen Dalam Negeri. Sebagai seorang dirjen, Eselon I/A ia berada pada posisi puncak dalam strata kepegawaian di Republik Indonesia tercita ini.
Dalam kurun waktu sebagai Dirjen, Syamsul Arief sempat pula mendapat tugas rangkap menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Barat (2005 – 2006), saat wilayah ini memisahkan diri dari Sulawesi Selatan menjadi provinsi otonom. Daeng Siga inilah yang memproses gubernur pertama Provinsi Sulbar. Dia pula yang merintis pembentukan DPRD, dinas-dinas, kantor-kantor dan perangkat pemerintahan lainnya bagi provinsi baru yang beribukota di Mamuju tersebut.
Menurut pria asal Jeneponto (Sulsel) ini, dalam pekerjaan sehari-hari – selain loyal kepada atasan selama atasan itu tidak memberi tugas atau perintah yang melawan hukum – ia juga berprinsip don’t put off till tomorrow what you can do today.
Dari jenjang kantor pun ia merangkak dari bawah ke atas. Ia pernah bertugas di desa, kecamatan, kota, provinsi dan berakhir di Departemen Dalam Negeri. Sudah 18 tahun ia bertugas di depdagri, Jakarta. Tapi, KTP-nya beralamat Bekasi Timur.
Alumnus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Makassar tahun 1975 tersebut merintis karier selaku pamongpraja berawal di Kabupaten Barru (1968 – 1997). Di kota kabupaten yang terletak 100 km dari Makassar tersebut, ia pernah menjadi ajudan bupati, pelaksana tugas kepala desa, menjadi panitia pemilu kecamatan, serta menjadi Mantri Polisi Pamongpraja di Kecamatan Mallusettasi dan menjadi pelaksana tugas Camat.
Dari Barru, ia kemudian ditarik masuk ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan (1980 – 1983). Selama bekerja dalam jajaran Pemda Sulsel, ia diangkat selaku Kepala Bagian Tata Usaha Panitia Pemilihan Umum Sulsel. Kemudian menjadi Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Sosial Setwilda Sulsel.
Dari kantor gubernur, alumnus Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta 1980 ini dimutasi ke kantor Wali Kota Makassar (1983 – 1986). Mula-mula ia menjadi Kepala Bagian Pembangunan, kemudian menjadi Kepala Bidang Pisik dan Prasarana pada Bappeda Makassar.
Sebelum hijrah ke ibukota negara, Jakarta (sejak 1990 sampai kini) Syamsul Arief alias Karaeng Siga ini bertugas di Kabupaten Bone (Sulsel) dan menjadi Kepala Seksi Perekonomian pada kantor Pembantu Gubernur Sulsel Wilayah Bone, 1989 – 1990.
KETIKA ayahnya, (Alm) H. Rivai Bulu – seorang jaksa karier – terpilih menjadi bupati di Bantaeng (Sulsel) 1961 – 1966, bersemilah dalam lubuk hati Syamsul Arief dan adiknya, Syamsul Alam untuk menjadi pamongpraja. Jalan terbaik untuk mencapai cita-citanya itu, masuk APDN. Tapi, untuk masuk sekolah calon pamongpraja tersebut, syaratnya (waktu itu) harus utusan daerah, dan minimal sudah bekerja dalam lingkup jajaran Depdagri selama dua tahun.
Karena itu lamarannya bekerja pada Pemda Kabupaten Barru sebenarnya suatu “strategi”. Sebab, setamat SMA, ia sudah lebih dua tahun tercatat selaku pegawai Pemda Barru, dan ternyata kemudian ia berhasil menjadi utusan Kabupaten Barru bersekolah di APDN Makassar. Setamat APDN tahun 1975, barulah ia benar-benar bekerja secara profesional di lingkup Pemda Barru.
Setelah bekerja 10 tahun selaku karyawan Pemda Barru, Syamsul Arief bermohon lagi kepada atasannya agar diberi kesempatan tugas belajar ke IIP, Jakarta. Bupati Barru waktu itu, (Alm) H. Mahmud Sewang langsung setuju melihat semangat belajar Syamsul yang menggebu-gebu. Ia menyelesaikan pendidikan S1 pada 1980 di Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Sepulang dari IIP, ia justru mengucapkan “Selamat Tinggal Barru”. Ia tidak pernah lagi kembali bertugas di Barru, kabupaten yang telah sukses menjadikannya “manusia”..
Pemerintahan Daerah versi Syamsul Arief ialah penjabaran atas dua hal : Pertama, pelayanan masyarakat. Dan kedua, pembangunan daerah. Pelayanan masyarakat tidak lain adalah menerapkan sistem otonomi daerah. Sementara pembangunan daerah selain bertumpu pada proyek-proyek pembangunan dari pemerintah (pusat dan daerah), juga menggiring investor masuk ke daerah.
Dengan pengalaman kerja selama 40 tahun dalam sektor pemerintahan dalam negeri, dalam berbagai posisi dan pada pelbagai daerah, salah satu kesimpulan Syamsul Arief: Dalam era otonomi daerah yang hendak kita tegakkan dewasa ini, seorang gubernur/bupati memang dapat menghitam-putihkan daerahnya ! Karena itu, jabatan ini diperebutkan, bahkan acap kali melalui cara-cara yang tidak halal lagi.
“Gubernur memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ia bisa memperbesar anggaran ke sektor yang diprioritaskannya, dan tentu saja ia bisa meng-cut, anggaran dari sektor yang dia tidak prioritaskan. Karena itu saya melihat, seorang calon gubernur dan atau calon bupati mutlak menguasai “ilmu wilayah”. Ia harus tahu betul apa yang paling dibutuhkan rakyat di daerahnya. Jadi, rakyat sebenarnya jangan sekali-kali memilih gubernur/bupati/walikota yang tidak menguasai ilmu wilayah,” demikian harap Syamsul Arief yang meraih S2-nya pada jurusan Lingkungan Hidup di Universitas Hasanuddin, tahun 1988.
Daeng Siga ini juga berpendapat seorang gubernur/bupati/walikota harus berjiwa entrepreneur, walau ia bukan pengusaha. “Hanya yang berjiwa entrepreneur-lah yang mampu membangun daerahnya, sebab ia mampu dan punya wawasan dalam hal “menjual” daerahnya untujk kepentingan investasi. Tanpa investasi, tidak mungkin ada pertumbuhan. Tanpa pertumbuhan, suatu daerah/negara akan tergilas oleh kemajuan zaman !”, tegas Syamsul Arief Rivai Bulu.
Ia menambahkan, otonomi daerah sangat penting, bahkan mutlak bagi negara kesatuan yang seluas Indonesia Raya. “Karena luas dan besarnya negara kita , serta masyarakat kita yang majemuk maka memang harus ada pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Mustahil semua bisa diurus dengan baik oleh pusat,” katanya. Namun Daeng Siga menjelaskan, bahwa mekanisme hubungan pusat - daerah di republik ini masih perlu terus ditata, supaya masing-masing mengetahui posisi dan peran, serta tanggung jawabnya dalam bernegara.
“Ya, sistem otonomi daerah kita juga masih terus dikembangkan. Sistem otoda yang dibawa UU No.22 Tahun 1999 sebenarnya sudah sangat bagus. Sayang, masih membutuhkan ratusan PP, peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan, sehingga tidak mampu kita terapkan. Artinya, masih lama kalau menunggu rampungnya semua PP yang dibutuhkan. Karena itu lahir UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mekanisme otonomi daerah kita. Sebagaimana saya katakan, otoda kita memang masih terus kita sempurnakan. Contohnya baru saja ada revisi UUD 32/2004 tersebut,” demikian Syamsul Arief
Pria beranak empat ini berpendapat, agar otoda kita tidak kaku, maka sangat dibutuhkan kerja sama antardaerah, dan atau antarlembaga. “Potensi sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia kita berbeda antardaerah, karena itu harus ada kerja sama antardaerah.
Misalnya Maros mengembangkan peternakan ayam, tapi pabrik pakannya di Makassar. Luwu mengembangkan perkebunan kelapa sawit, pabriknya di Parepare misalnya. Atau Pinrang mengembangkan tambak udang, tapi ahli udangnya didatangkan dari Universitas Hasanuddin, Makassar. Sulawesi Tenggara mengembangkan tanaman ekspor, namun ekspornya melalui pelabuhan Makassar.
"Semoga demikianlah adanya,” kunci Syamsul Arief Rivai. (Fahmy Myala, wartawan tinggal di Makassar). Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya