RADI A. GANY anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang Pertanian. Namun, bekas Rektor Universitas Hasanuddin Makassar ini, tidak mau sama sekali berkomentar tentang blue energy atau supertoy, proyek dari Staf Khusus Presiden, Heru Lelono, yang ternyata berisi pepesan kosong itu.
Tetapi, soal pembangunan pertanian Indonesia pada umumnya, Radi menilai, di era reformasi ini kurang berhasil dibanding pembangunan pertanian di era Orde Baru. Pembangunan pertanian kita di zaman kontemporer ini, kata guru besar Unhas ini, sulit mencapai sasaran. "Karena cara pandang paradigmatik kita terhadap pertanian Indonesia yang sangat deterministik."
Menurut Radi, pemerintah memandang pertanian Indonesia, khususnya tanaman pangan sebagai suatu hamparan seragam. Seolah-olah sebuah hamparan perkebunan milik negara, sehingga kaum tani dinilai tidak lebih dari buruh, yang tidak punya kompetensi untuk memutuskan nasib lahannya sendiri.
"Kita masih saja berasumsi, petani adalah warga masyarakat yang bodoh," katanya dalam sebuah perbincangan hangat, Rabu (10/9).
Padahal, Radi memastikan, petani sekarang tidak bodoh. Dengan pengalaman hampir 40 tahun penerapan teknologi pertanian sejak 1969 (Pelita pertama), petani sudah sangat terampil. Mereka mengerti arti dan pentingnya pupuk yang dibutuhkan lahannya. Mereka tahu dosisnya, varietas paling tepat, dan sebagainya. "Mereka punya potensi untuk memecahkan masalahnya sendiri.”
Sebagai doktor di bidang pertanian, tentu sah-sah saja kalau Radi menilai Departemen pertanian menjalankan program instan dalam pembangunan pertanian. Jenis varietas padi misalnya, pupuk, dan saprodi lainnya ditetapkan secara sentral. Artinya, semuanya seperti diremotecontrol dari Jakarta.
"Padahal kondisi lahan di Tanah Air berbeda-beda. Tiap daerah, berbeda pula iklim dan kultur taninya,” kata Rektor Universitas Hasanuddin 1997 – 2006 tersebut.
Contoh perbedaan kultur tani, banyak warga masyarakat yang senang dengan nasi pulen, tapi tidak sedikit pula yang tidak suka nasi pulen. Ada masyarakat yang gemar dengan nasi lembut, tapi ada pula yang menyebutnya sebagai nasi yang sudah menjadi bubur. "Jadi, kita butuh varietas yang berbeda, sesuai dengan daerah masing-masing."
Paradigma departemen pertanian terhadap petani itu harus diubah. Seharusnya, kata bekas Bupati Wajo, Sulawesi Selatan (1988 – 1993) ini, pemerintah provinsi, dengan dinas pertanian yang menetapkan dan membina usaha tani masyarakatnya. Deptan secara koordinatif punya kompetensi, Pusat menetapkan 'benang-merahnya', menyiapkan prasarana seperti jalan, jembatan dan terutama irigasi.
Setelah itu, kata Radi, pemerintah juga harus menjamin ketersediaan sarana poduksi (seperti pupuk). Tentu saja Pemda dalam mengelola pertanian di wilayahnya melibatkan kalangan universitas dan lembaga-lembaga pertanian yang ada di daerah.
Menurut peraih gelar doktor di bidang pertanian dari UGM tahun 1984 tersebut, kebijakan-kebijakan yang lebih kontekstual sifatnya hendaknya menjadi tanggung jawab pemda. Pemerintah pusat seyogiyanya hanya menerapkan kebijakan bersifat makro, terutama yang sifatnya teknis.
Celakanya, saat ini bukan hanya skenario yang ditetapkan secara nasional, tetapi sampai yang rinci-rinci diatur juga oleh pusat. Karena itu, kata Radi, tidaklah mengherankan apabila akhirnya membuka peluang untuk ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang sempit.
Apa pun, data dasar pertanian yang akurat sangat menentukan suksesnya perencanaan dan politik pertanian. Namun, bila data dasar ini masih saja ditetapkan secara mekanistis, Radi menilai peluang menciptakan bias masih sangat tinggi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), yang sering kali berbeda dengan data Departemen Pertanian, meski data BPS juga berbasis data pertanian), menurut Radi tidak salah. Tetapi, tidak kontekstual bagi sebuah negara maritim yang terdiri atas puluhan pulau besar dan ribuan pulau kecil dengan keanekargaman alami dan hayati yang sangat luas.
Radi menyebutkan, Pemda punya kompetensi menyusun data dasar pertanian di wilayahnya. Sebab pemda punya aparat lebih hebat dari pada BPS dan Deptan, untuk mendata dari rumah ke rumah mulai dari tingkat dusun, desa, kabupaten dan provinsi. Dengan begitu, ia menyarankan, BPS bersama departemen pertanian menjadi koordinator dan pengawas dalam penyusunan data dasar pertanian tersebut. "Itulah dambaan saya.”
Keberhasilan Orde Baru
Ketika pemerintah Orde Baru mengoperasionalkan Pembaggunan Lima Tahun (Pelita) yang dimulai 1969, hasilnya dari satu etape ke etape lain memang sesuai harapan masyarakat. Sektor pertanian di era Pemerintahan Presiden Soeharto itu, mencapai pertumbuhan cukup tinggi. Bahkan memperolah penghargaan dari Badan Pangan Dunia, FAO pada 1982.
“Tapi, sungguh tragis, Vietnam yang baru keluar dari perang melawan Amerika, tumbuh dengan pesat menjadi negara eksportir pangan. Indonesia justru terjerumus menjadi negara pengimpor beras," kata Radi.
Ketika pemerintahan beralih dari Orde Baru ke Orde Reformasi, Radi melihat arah dan kebijakan pertanian yang selama ini sudah tepat, harus dicampakkan, hanya karena seolah-olah karya suatu orde yang telah menyengsarakan masyarakat. Konsekuensinya memang, kata dia, kebijakan yang benar pun harus disalahkan, ketika sebuah rezim jatuh.
Maka disusunlah kebijakan baru pembangunan pertanian yang kelihatannya mengutamakan selera politik, ketimbang kepentingan urgensif. Akibatnya, urai Radi, pembangunan pertanian yang selama ini sudah berjalan dengan perimbangan saksama, terpaksa putus “keajegannya”.
"Lalu, konversi atau kesinambungan pembangunan pertanian menjadi terkesampingkan,” kata Alumnus Fakultas Pertanian Unhas 1969 tersebut.
Karena itulah, sejak era reformasi, mulai dari era Habibie, Gus Dur sampai Megawati, Radi melihat pembangunan pertanian nyaris kehilangan roh, dan nyaris tidak bergaung sama sekali. Karena, lebih banyak mempertimbangkan aspek idiologi politik dari pada kepentingan kaum tani. Di era SBY, kata dia, pemerintah mulai menaruh harapan besar pada sektor pertanian, terutama dengan disusunnya Program Jangka Panjang dan Menengah (PJPM), yang disebut dengan istilah Revitalisasi Pertanian.
Kebijakan yang tersusun dalam PJPM sebenarnya sudah sesuai kepentingan anak negeri. Persoalannya, dalam implementasi, dijumpai banyak kendala.
Kendala pertama yang dilihat peraih Satya Lencana Pembangunan (pertanian) 1992 tersebut, di lapangan terbentur pada aspek koordinasi. Fanatisme pada masing-masing sektor terkait, terutama jika dihadapkan pada otonomi daerah.
Persoalan menjadi sangat mekanistik. Peranan menteri-menteri sebagai pembantu presiden tidak berjalan secara koordinatif. Dampaknya, banyak program/proyek yang dilaksanakan, tidak diketahui atau tidak dipahami pejabat daerah, dari gubernur sampai camat di lokasi proyek.
“Di zaman Orde Baru, setiap menteri sudah biasa menelpon gubernur dan kepala daerah dalam rangka peng-awam-an program sektornya. Kini koq tidak begitu lagi. Padahal sektor pertanian tidak mungkin dibangun tanpa pendekatan holistik," keluh Radi.
Kendala di lapangan lainnya Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berpendidikan kurang memadai, atau kurang memahami kultur daerah tempat tugasnya. Indonesia, negara berbhineka dari berbagai aspek. Contoh, kata Radiu, PPL dari daerah pangan, ditempatkan di daerah maritim, dia akan menghadapi kendala kultur bila tidak melalui proses pembelajaran yang memadai.
Masih ada kendala data dasar yang tidak pernah akurat, terutama tentang struktur kepemilikan, penguasaan lahan, produksi dan produktivitas lahan, penggunaan input, luas baku sawah, dan sebagainya.
Kendala terakhir yang dilihat guru besar ilmu pertanian Universitas Hasanuddin tersebut, ihwal pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur, terutama jalan desa, jalan tani (farm road), saluran tersier sampai kuarter belum mendapat perhatian dan penanganan. ( Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya ).